PWO Jepara Akan Mengambil Langkah Hukum Terkait Pengusiran Wartawan Oleh Ketua Dewan - Jateng7


Wednesday, August 11, 2021

PWO Jepara Akan Mengambil Langkah Hukum Terkait Pengusiran Wartawan Oleh Ketua Dewan

 

GB.PWO Jepara akan mengambil langkah Hukum terkait pengusiran wartawan 

JATENG7.JEPARA - Perkumpulan wartawan online PWO Jepara akan melakukan langkah Hukum terkait pengusiran wartawan pada saat Pembahasan APBD beberapa hari lalu. Hal ini perlu dilakukan agar kedepannya tidak akan terulang lagi peristiwa seperti ini, demikian di katakan H Ali Achwan ketua PWO jepara, Selasa (10/8/2021).

Ali menambahkan, "Di Era keterbukaan sangat disayangkan kenapa disaat pembasan APBD wartawan tidak di perkenankan untuk meliput, karena ini akan menjadi polemik buruk pada kehidupan berdemokrasi di Indonesia", tegasnya.

Perlu dipahami bahwa Pers Nasional sebagai wahana komunikasi massa dan sebagai penyebar informasi yang akurat dan juga pembetuk opini, tak hanya itu Pers juga dapat melaksanakan asas fungsi hak kewajiban dan perananya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan Pers yang profesional sehingga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun.

Apa yang dilakukan ketua DPRD Jepara ini sudah bisa dikatagorikan melanggar UU 40 tahun 99 tentang Pers dengan pasal 18 bahwa setiap orang sengaja melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 maka akan dipidana penjara 2 tahun.

Selain itu ditempat lain Bidang Advokat PWO Wisnu Windarto, S.H., M.H yang merupakan ketua j Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPC Jepara juga menyayangkan atas tindakan ketua DPRD, Dia menyampaikan " seharusnya ketua dewan itu tidak melakukan hal seperti itu, dia sebagai pejabat publik yang sudah disumpah untuk melayani masyarakat harusnya paham dengan tugas temen" wartawan yang menyampaikan informasi secara akurat kepada masyarakat, jadi tidak perlu digalangi.

Lagian rapat tersebut kan mengenai anggaran 2022, jadi hal itu harus diketahui oleh publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya Jepara, malah rapatnya harus di rahasiakan, kalau seperti itu akan menjadikan asumsi masyarakat jadi negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada para dewan, dengan adanya insiden tersebut saya sudah kordinasi sama ketua PWO utk mengambil jalur hukum, untuk memberikan peringatan kepada ketua dewan, agar kedepannya serta para pejabat lainnya tidak melakukan hal seperti itu lagi, dan ini bukan sepenuhnya masalah PWO karena banyak organisasi wartawan lain juga yg diusir, cuma kami dari PWO merasa prihatin sesama profesi citra kami dilecehkan,”Ucapnya .

 

Maka dari itu, saat ini PWO Jepara sedang  mendalami tentang "kejadian pengusiran wartawan" ke ranah hukum di dalam internal PWO sendiri. Namun harus dipastikan ada bukti otentik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. (Jateng7.co/Tim Jepara).

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Disqus comments