Pemidanaan Tentang Pers Di Indonesia - Jateng7

Tuesday, February 9, 2021

Pemidanaan Tentang Pers Di Indonesia

 


(Sumber M. Yusuf / Bidang Advokasi PWO Jepara)

JATENG7.JEPARA - Undang undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 undang undang Dasar 1945 harus di jamin.

Hari Pers Nasional  9 Febuari 2021 ini haruslah menjadi momentum untuk Kebebasan Pers  dalam Pelayanan informasi kepada masyarakat dan juga mampu menjadi momentum tentang kepatuhan insan Pers terhadap Undang undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Bahwa Undang undang No 40 Tahun 1999 tentang PERS terdiri dari 10 Bab dan 21 Pasal, untuk ukuran suatu undang undang 21 Pasal bisa di katakana sangat simple, namun jangan salah sedikit pasal tersebut kalau kita cermati sangatlah luar biasa dalam hal menjamin kebebasan Pers dan memberikan imunitas yang luar biasa bagi para insan Pers.

Sebagaimana ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 18 menyebutkan : setiap orang yang secara  melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah)

Didalam ketentuan pasal 18 tersebut merupakan bentuk perlindungan  terhadap wartawan dalam menjalankan tugas serta wujut dari kebebasan Pers, di mana Pers Nasional  mempunyai hak Mencari, Memperoleh dan Menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sebagai wartawan tentunya berharap ketentuan Pasal 18 ayat (1)mampu melindungi dirinya dalam menjalankan tugas jurnalistik,

Namun pada kenyataannya  permasalahan kekerasan yang terjadi terhadap wartawan justru yang di pakai di Pengadilan adalah KUHP dan bukan Undang undang Pers, padahal UU Pers No 40 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) juga ada pidananya  namun tidak di pakai, lalu apa sebenarnya dasar menggunakan UU Pers dan apa dasar menggunakan KUHP?

Semestinya  setiap yang berhubungan dengan Pers haruslah juga menggunakan UU Pers sebagai dasar hukumnya, lalu muncul pertanyaan sebagai berikut :  Apakah wartawan yang terlibat perkara saat menjalankan tugas jurnalistik mendapat hukuman yang sama dengan wartawan yang sedang tidak menjalankan tugasnya?.

Bahwa UU Pers saat ini memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan bagi para penegak hukum, Para Penegak Hukum masih belum mempunyai perspektif yang sama dalam memahami UU Pers, di sebagian besar perkara yang telah di sidangkan yang berkaitan dengan Pers dakwaan jaksa masih menggunakan KUHP.

Demikian juga dengan Majelis Hakim yang memeriksa  dan memutus perkara Pers  menggunakan KUHP, yang menjadi dasar di pakainya suatu UU khusus di luar KUHP adalah jika UU tersebut termasuk Lex Spesialis, dalam arti aturan khusus itu mengatur hal yang sama.

Ketentuan dalam Pasal 18 UU Tentang Pers masuk juga dalam Pasal di KUHP maka akan mengacu pada Pasal 63 KUHP, jadi ketentuan pasal inilah yang di gunakan sebagai dasar Jaksa dalam membuat tuntutan di persidangan, bunyi Pasal 63 KUHP sebagai berikut :

ayat (1) jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang di kenakan hanya salah satu di antara aturan aturan itu, jika berbeda beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

ayat (2) jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula pada data aturan pidana yang khusus , maka hanya khusu itulah yang di kenakan.

Sebagai salah satu unsur Penegak Hukum dan juga sebagai insan Pers tentunya saya berpandangan dengan di dasari Kebebasan Pers dan dalam rangka memberi jaminan perlindungan hukum bagi para wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di pandang perlu Undang Undang No. 40 Tahun 1999 di tetapkan sebagai undang undang khusus atau Lex Spesialis derogate legi Generali,  adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex spesialis) mengkesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dengan di nyatakannya UU No 40 Tahun 1999 sebagai UU Lex Spesialis maka setiap perkara yang berkaitan dengan Pers dasar hukum yang di pergunakan adalah UU Pers bukan UU yang lain. (tim Jateng7/PWO Jepara).

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Disqus comments