JATENG7.PATI - Bupati Pati Haryanto, mengikuti Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 secara daring. Dalam
rapat online yang dipimpin oleh Gubernur
dan diikuti oleh para kepala daerah di Jawa Tengah tersebut, Bupati Pati
didampingi oleh Kepala Bappeda Pati. Rabu (10/2/2021).
Dalam sesi paparan dan usulan, Haryanto menyampaikan beberapa
usulan prioritas untuk menjadi perhatian baik Pemprov ataupun Pemerintah Pusat.
"Pertama adalah permasalahan banjir di Kabupaten Pati yang semestinya bisa
di urai. Karena persoalanya adalah luapan
dari sungai Juwana.
Sebagaimana diketahui bahwa Sungai Juwana merupakan
pembuangan dari 26 anak sungai. Satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan
banjir di Kabupaten Pati adalah normalisasi Sungai Juwana yang merupakan
kewenangan BBWS, agar bisa dilaksanakan secara tuntas", paparnya.
Untuk itu, Haryanto pun memohon dukungan Gubernur untuk
menyampaikan hal itu ke pemerintah pusat. "Karena sudah ada DED-nya, jadi
sekiranya ada program nasional yang ditunda, kami mohon untuk dipergunakan
menuntaskan normalisasi sungai yang
panjangnya 60 km ini.
Sebab yang butuh jalan itu tidak hanya mobil, orang maupun
transportasi yang lain juga butuh. Bahkan air juga perlu jalan sehingga jangan
sampai terjadi luapan yang akhirnya merusak infrastruktur yang ada", tutur
Bupati.
Menurut Bupati Pati, di wilayahnya, ada 42 desa yang
kebanjiran. "Sawah dengan luas ribuan hektar yang siap panen juga
kebanjiran, sehingga upaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya
petani, di musim banjir dan pandemi ini menjadi terganggu", imbuhnya.
Kemudian terkait dengan jalur Pantura yang merupakan urat
nadi utama transportasi darat di Pulau Jawa. Haryanto menyampaikan bahwa sudah
beberapa tahun ini jalur Pantura antara Demak sampai perbatasan Jawa Timur tidak
tersentuh program penanganan. Padahal jalur Pantura ini menjadi jalur penting
bagi perekonomian. "Ini juga jalur muatan berat yang saat ini curah
hujannya tinggi sehingga jalan menjadi rusak dan menyebabkan perjalanan
tersendat", tamdasnya.
Haryanto pun mengutarakan bahwa meski sudah ada jalur tol di
wilayah selatan, bukan berarti masalah terselesaikan. "Tentu tetap
dibutuhkan jalur tranportasi ekonomi yang menghubungkan Jawa Timur, Jawa Tengah
sampai Jakarta. Untuk itu mohon dukungan Bapak Gubernur karena jalur Pantura
bukan kewenangan kita, namun kami berharap usulan ini dapat disampaikan ke
pemerintah pusat", pungkasnya. (tim jateng/Dim@n)
