Pemkab Pati Terapkan Sanksi Sosial Bagi Pelanggar Perbup Tatanan Normal Baru - Jateng7

Tuesday, September 8, 2020

Pemkab Pati Terapkan Sanksi Sosial Bagi Pelanggar Perbup Tatanan Normal Baru



JATENG7.PATI - Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Sukolilo, Bupati Pati Haryanto   memberikan arahan di acara Sosialisasi  Perbup No 49 Tahun 2020 Tentang Tatanan Normal Baru. Dalam acara tersebut  juga dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Kabag Kesra Setda Pati, serta Forkompimcam Sukolilo dan para Kepala Desa se-Kecamatan Sukolilo. Selasa (8/9/2020).

Dalam arahanya, Bupati Haryanto  menjelaskan, bahwa tujuan utama disusunnya regulasi terkait tatanan normal baru tersebut adalah untuk membatasi aktivitas di masa pandemi Covid-19. “Jadi, kita bersama-sama membuat regulasi itu bukan melarang tetapi membatasi aktivitas warga melalui kerjasama dengan Kades", tuturnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa kebijakan dalam Perbup digunakan untuk membatasi aktivitas masyarakat agar terhindar dari Virus Corona dan untuk memutus mata rantai Covid-19. "Langkahnya misalnya dengan membatasi kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan. Lalu dianjurkan pula untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah atau beraktivitas", jelas Haryanto.

Lebih lanjut Bupati juga menegaskan bahwa tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mencegah serta mengendalikan penyebaran dan penularan Covid-19 secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, serta untuk menurunkan jumlah kasus Covid-19 di daerah Pati.

Ia pun memaparkan, bahwa penanganan Covid-19 itu sudah dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan sekarang. "Tetapi, masyarakat semakin lama semakin jenuh dan menyepelekan. Tanpa disadari, akhirnya memunculkan banyak kasus yang terjadi dan memunculkan banyak kluster-kluster baru. Sehingga, Perbup ini diregulasikan agar memutus mata rantai virus ini.

Terkait dengan sanksi bagi pelanggar Perpub, menurut Pemkab Pati, lebih memilih sanksi sosial   ketimbang penerapan denda untuk para pelanggar Perbup Tatanan Normal Baru. "Regulasi ini tidak ada sanksi denda, tujuannya tentu agar masyarakat tidak merasa tambah berat. Sehingga kami hanya menggunakan sanksi sosial yang sudah ada,”pungkasnya. (tim jateng7/dim@n)


Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Disqus comments