Sunday, April 12, 2020

Pemkab Kudus dan Jepara Percepat Luncurkan Kartu Prakerja

foto/JT7. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara sedang mempercepat peluncuran Kartu Prakerja
JATENG7.KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus menindaklanjuti program pemerintah pusat dalam percepatan peluncuran kartu prakerja. Ini mengingat di Kota Kretek sudah ada ribuan karyawan yang telah di rumahkan oleh perusahaan. Pemprov sendiri menargetkan kuota pendaftaran kartu prakerja sebanyak 421.705.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus Bambang Tri Waluyo mengatakan, untuk teknis pendataan sekarang ini, diprioritaskan bagi karyawan yang sedang dirumahkan dan terkena PHK. Yang kami data sementara itu atau karyawan yang terkena dampak Covid-19,” ungkapnya kepada media Sabtu,11/04/2020.

Bambang menjelaskan, dalam pendaftaran ini calon penerima kartu prakerja bisa mendaftar secara mandiri melalu online. Melalui website disnakertrans.jatengprov.go.id. Dalam persyaratannya, masyarakat merupakan warga asli Indonesia dengan usia minimal 18 tahun. sekaligus tidak mengikuti pendidikan formal. Pendaftar dimohon untuk melampirkan data diri, seperti KTP, dan nomor telepon atau email.

Setelah data tersebut lengkap diisi, pengajuan persyaratan tersebut akan dikirimkan kepada Kemeneker. Kemudian akan diteruskan kepada Kemenko Perekonomian. ”Penentuan lolos diputuskan oleh Kemko Perekonomian. Jika dinyatakan lolos para peserta bisa membuat akun di Kemenaker.go.id,” ungkapnya.

Sementara itu, dari video yang diunggah oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di akun resmi sosmednya menjelaskan, bagi karyawan yang terdampak dari Covid-19 bisa mendaftar program kartu prakerja. Program ini akan memberikan fasilitasi pelatihan selama empat bulan.

Selama empat bulan penerima manfaat per orang akan mendapatkan senilai Rp 3,550 juta. Sementara rinciannya berbentuk biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta. Sedangkan uang intensif yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta dan Rp 150 ribu diperuntukkan sebagai survei.

”Saya minta agar untuk mendaftar, karena kuota kartu pra kerja di Jateng sebesar 421.705 orang. Hingga 7 April yang mendaftar ada sebanyak 19.205 orang,” ungkapnya.

Diketahui, di Kabupaten Kudus ada empat perusahaan yang telah merumahkan karyawannya di tengah pandemi ini. Totalnya karyawan yang di rumahkan ada 2.538 orang. Sedangkan karyawan yang di PHK pihak dinas hingga saat ini belum menerima laporan.

Di Jepara, warga mulai mendaftar kartu prakerja. Awalnya, klaster untuk Jepara yakni untuk perempuan dan penyandang disabilitas. Namun kini digeser untuk buruh yang dirumahkan atau di Putus Hubungan Kerja (PHK).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Jepara Eriza Rudi Yulianto melalui Kasi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan Produktifitas Amrina Rosyida. Pihaknya menyatakan pendaftaran kartu prakerja ini sudah dibuka sejak dua pekan lalu. Namun, Gubernur Jateng menyebutkan baru lima persen yang mendaftar.

Amrina mengatakan, sejak viralnya video gubernur itu, masyarakat Jepara ramai mendatangi kantor dinasnya untuk mendaftarkan diri. Awalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mendapatkan kartu prakerja ini dalam kluster perempuan dan penyandang disabilitas.

Namun, karena adanya virus korona, kluster itu digeser kepada buruh yang di Putus Hubungan Kerja (PHK), buruh yang dirumahkan, pekerja migran, dan pemudik yang pulang dari zona merah. Diberikatakan sebelumnya, dari data Diskopukmnakertrans, berdasarkan laporan perusahaan, terdapat 2.184 buruh sudah dirumahkan dan 62 butuh di Putus Hubungan Kerja (PHK). Namun, data yang muncul berdasarkan laporan individu hanya 1.219 buruh dirumahkan.

Amrina menjelaskan, data tersebut akan didaftarkan kepada pemerintah pusat untuk menerima kartu prakerja. Jumlah itu masih akan ditambah dengan 7 pekerja migran dan pemudik dari zona merah. Saat ini, Amrina mencatat sudah ada hampir 2 ribu pemudik. ”Jumlahnya sangat mungkin ditambah. Karena kami sudah menyurati camat dan petinggi untuk mendata warganya yang baru mudik,” ujarnya.

Pihaknya menyebutkam penerima kartu prakerja akan mendapatkan bantuan senilai Rp 3,5 juta. Dengan rincian biaya pelatihan Rp 1 juta, intensif Rp 600 ribu (6 bulan), evaluasi Rp 50 ribu (3 bulan). ”Kami hanya berwenang menerima pendaftaran. Yang memutuskan pemerintah pusat. Konsep pelatihannya juga belum ada kepastian. Kita tunggu saja,” jelas Amrina.

Sementara itu, Putri Ayu, 28, salah satu pendaftar dari Desa Bulungan. Mengaku sudah hampir sebulan dirumahkan bosnya. Sebelumnya dia bekerja sebagai tukang finishing mebel. Selama menganggur, dia hanya bisa ikut bekerja serabutan di rumah tetangganya. Bayarannya pun tidak menentu. ”Saya dapat kabar dari teman. Katanya ada pendaftaran kartu prakerja. Saya daftar saja, siapa tahu bisa dapat bantuan itu,” kata Ayu kepada tim jateng7.com. ( tim jateng7/Koestajad).
Comments


EmoticonEmoticon

Related Post