Saturday, November 16, 2019

Ribuan Guru GTT-PTT Pati, Grudug Gedung DPRD Desak Terbitkan SK dan Tuntut Kesejahteraan



  foto JT7. Ribuan guru GTT - PTT menggeruduk  gedung DPRD Pati  menuntut agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) guru pengganti  dan pegawai pengganti Kamis 14/11
JATENG7.PATI - Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menggeruduk  gedung DPRD Pati untuk mengadukan nasibnya. Dalam tuntutannya mereka  menyampaikan aspirasi menuntut agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) guru pengganti dan pegawai pengganti sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017, Kamis (14/11) pagi.
foto/JT7. Ketua Paguyuban GTT-PTT Suhendro berorasi di depan gedung DPRD Pati,  mengadukan nasibnya menuntut di terbitkanya SK dan kesejahteraan para guru kepada Pemkab Pati Kamis 14/11.
Dari pantauan newsmetro.co di lapangan, pendemo terlihat kesal karena mendapati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati, Winarto justru tidak hadir. Mereka merasa tak dianggap dan hanya diberikan janji palsu.  Ribuan guru yang tersebar di Pati Bumi Mina Tani mulai berdatangan di depan DPRD Pati pada pukul 07.30 WIB.  Mereka melakukan aksi  damai di depan Kantor DPRD setempat. Para guru wiyata ini mengeluhkan tidak bisa mengikuti pendaftaran Seleksi Akademik PPG dalam jabatan.

Ketua Paguyuban GTT-PTT Pati, Suhendro saat orasi mengatakan, “sedikitnya ada 2.706 guru wiyata dari 21 Kecamatan di Kabupaten Pati yang turun untuk mengadukan nasibnya melalui audiensi. Aksi demo dan aspirasi ini merupakan tindak lanjut dari temu audiensi pertama pada 12 Juli 2019 lalu. Sampai saat ini tuntutan kami semua  belum terealisasikan.  Karena itu, dengan kesadaran hati, para GTT dan PTT melakukan aksi solidaritas serempak,” ujarnya.

"Mereka tidak bisa mengikuti pendaftaran seleksi akademik PPG dalam jabatan,  meski sesuai dengan Surat Dirjen GTK Kemendikbud tanggal 21 Oktober 2019 perihal tambahan penjelasan dan perpanjangan waktu.  Bahwasannya batas pendaftaran tersebut yang awalnya sampai tanggal 24 Oktober 2019, namun diperpanjang kembali sampai pada 30 November 2019.

“Ironisnya, sampai dengan batas akhir pendaftaran mereka belum mendapatkan apa yang diharapkan, baik surat keterangan, surat penugasan, kontrak kerja sebagai guru ataupun perubahan status di dapodik dari honor sekolah menjadi honor daerah,” bebernya.

“Mereka mengharapkan adanya legalitas dari pemerintah daerah, sehingga mereka tidak dianggap bayang-bayang semu di lembaga pendidikan mereka bertugas selama ini. Hasil kerja nyata dan berkeringat mereka diakui, namun mereka tidak diberi hak-hak ekonomi keadilan yaitu kesejahteraan yang layak sesuai kemanusiaan,” ungkapnya.   

“Banyak di antara mereka yang telah bekerja selama 15 tahun, tetapi kesejahteraannya belum terjamin.  Bahkan dalam sebulan gaji yang mereka untuk mencerdaskan generasi bangsa hanya dihargai sebesar Rp100-200 ribu saja.

Ditambahkan, dalam audiensi yang melibatkan ribuan guru wiyata ini, pihaknya hanya menuntut pengakuan yang jelas dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pati  dengan  diterbitkannya SK Guru Pengganti dan Pegawai Pengganti saja, tidak menuntut  untuk diangkat menjadi  CPNS maupun PPPK. Menurutnya, saat rapat kerja dengan Komisi D DPRD Pati, telah diputuskan Disdikbud Pati supaya membantu  guru non-PNS di sekolah negeri agar bisa mendaftar seleksi akademik PPG dalam jabatan.

Sementara dari perwakilan paguyuban GTT-PTT diterima oleh Pimpinan DPRD   Komisi D yang membidangi. Dalam audiensi   dipimpin oleh Ketua DPRD Ali Badrudin.   Pada kesempatan itu Ali Badrudin mengatakan, menerima dengan baik atas upaya para guru GTT / PTT.
 Foto/JT7.. Ribuan guru wiyata menunggu perwakilanya dalam audiensi dengan DPRD Pati, Kamis (14/11).
Namun, Ali Badrudin mengaku kecewa, karena  staf  Dipendikbud  yang dikirim justru tidak mengetahui permasalahan. Padahal dewan sudah mengundang Kadisdikbud karena menyangkut hajat guru.  "Ini masalah krusial, malah tidak datang. Padahal kami sudah mengundang. Ini sangat penting karena menyangkut hajat para guru yang telah mendidik anak - anak kita", ungkap Ali Badrudin dengan kesal.

Atas tuntutan para guru tersebut, Ali mengaku belum bisa memberi kepastian, karena menilai bahwa itu adalah ranah Disdikbud Kabupaten Pati untuk memberi penjelasan. Namun pihaknya berjanji untuk meneruskan dan mengordinasikan dengan Pemkab Pati.

Suasana di gedung DPRD Pati sempat memanas. Karena pendemo dari GTT-PTT Pati gagal melakukan dialog dengan Kadisdikbud Pati.  Ketua Komisi D DPRD Pati, H Wisnu Wijayanto SH mengakui banyaknya permasalahan GTT-PTT. Sehingga harus dijelaskan langsung Kadisdikbud. "Jangan asal diwakilkan, nanti tidak bakal rampung masalahnya,” ujarnya dengan nada kecewa. (tim jateng7/S.dim).

Comments


EmoticonEmoticon

Related Post