Saturday, September 14, 2019

Rapat Paripurna DPRD, Ali Badrudin Kembali Menjadi Ketua DPRD Pati

Jateng7.Pati - Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Kabupaten Pati, berlangsung Rapat Paripurna Pengumuman penetapan calon Pimpinan DPRD Kabupaten pati dan Pembentukan Fraksi. Sabtu, 14 September 2019.

Usai rapat Paripurna pembetukan calon pemimpin DPRD Kab.Pati periode 2019-2024
Paripurna ini dihadiri oleh Bupati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekda Suharyono, Anggota DPRD Pati dan Kepala OPD se-Kabupaten Pati ini berlangsung dengan khidmat.

Setelah penetapan calon pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pati, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin dan Junianto mengikuti proses atau tahapan berikutnya yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Foto. Ali Badrudin kembali terpilih menjadi ketua DPRD Kab.Pati
Pertama nanti pimpinan sementara akan segera berkirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat SK pimpinan definitif melalui Bupati Pati.

Usai pimpinan definitif SK nya turun tentunya juga melalui pelantikan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Pati.

Selanjutnya, melalui proses atau tahapan berikutnya yaitu pembentukan alat kelengkapan, karena alat kelengkapan sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2018 maupun sesuai dengan undang-undang MD3 maupun sesuai dengan Tatib DPRD Kabupaten Pati nomor 1 tahun 2019 adalah setelah pimpinan definitif telah terbentuk, baru diperbolehkan menyusun alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pati.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin berharap agar secepat mungkin prosesnya setelah diterima Gubernur, untuk selanjutnya dikirim ke DPRD Kabupaten Pati.

Mengenai fraksi NKRI, Ali berpendapat bahwa fraksi gabungan dari partai Hanura, PKS, dan Perindo. Adapun jika melakukan MoU adalah hak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari partai tersebut.

Sama halnya waktu lalu telah ada fraksi gabungan antara PPP dengan partai Gerindra, namun namanya tetap partai Gerindra.
Terkait dengan kemapanan yang dijadwalkan karena tepat pada waktunya dan mengikuti aturan yang berlaku dan melakukan beberapa rapat kemudian berkirim surat kepada satu partai politik untuk mengirim nama-nama calon dan keanggotaan fraksi.

Kedua adalah nama calon pimpinan definitif, tentunya ketika partai di Kabupaten mengikuti partai yang di pusat karena nama pimpinan definitif adalah rekomendasi dari yang ada di pusat. (JT7/Hadi)






Comments


EmoticonEmoticon

Related Post