Friday, September 13, 2019

GJL Geruduk Kantor DPPKD & DPRD Pati, Gelar Aksi Tolak Revisi UU KPK


Jateng7. Pati - Berbagai elemen masyarakat  yang tergabung dalam Gerakan Jalan Lurus (GJL)  menggeruduk kantor DPPKD dan DPRD Pati.  Mereka menuntut pungutan pajak yang semakin mencekik rakyat. Mereka menilai ketetapan pajak bea perolehan hak atas tanah bumi dan bangunan di seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta, bahkan kemungkinan se-indonesia, dinilai menyalai ketentuan dan sangat merugikan rakyat.

GJL orasi dikantor BPKAD Pati tujuan mengkritisi Pelayanan BPKAD terkait ketetapan pajak BPHTB 
Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Jalan Lurus (GJL) Kabupaten Pati tersebut menggelar aksi di depan kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tujuan mengkritisi Pelayanan BPKAD terkait ketetapan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bumi dan Bangunan dan di Depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati tentang penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis (12/09/2019).

Hadir dalam kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum, ratusan orang yang tergabung dalam anggota LSM GJL (Gerakan Jalan Lurus) dengan Korlap Riyanta S.H MH. dan para anggota. Massa sebanyak 100 orang terdiri dari perwakilan anggota LSM GJL, GMDI, SAJAM, PKPM, PKP, PAK, MAPI, GENAP dan GARDA AKSI.

Saat di mintai keterangan, Kapolres Pati melalui Kasubbag Humas Iptu Suharning mengatakan,” pengamanan dilakukan di dua sesi yaitu aksi protes di depan Kantor BPKAD Kabupaten Pati yang mengkritisi Pelayanan BPKAD terkait ketetapan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bumi dan Bangunan) yang dinilai menyalahi ketentuan dan sangat merugikan rakyat dan sesi kedua di depan Kantor DPRD Kabupaten Pati yang penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”ujarnya.

"Sesi Pertama Pukul 09.50 s/d 11.30 Wib berlokasi di kantor BPKAD Kab. Pati  Jl Setia Budi nomor 34 Pati dengan agenda klarifikasi besaran pengenaan  BPHTB. Dengan membawa slogan baner bertuliskan : "Turunkan BPHTB menjadi 1% dari nilai transaksi". "Revisi UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak apam dan retribusi daerah agar tidak membebani" "Masyarakat Pati tolak perubahan UU KPK, menunggu KPK turun ke Pati".

UU nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa batasan maksimal BPHTB maksimal 5 %, setelah dikurangi Rp.60.000.000,- dan  untuk Kabupaten Pati menetapkan 2,5 % untuk BPHTB.
Gerakan Jalan Lurus menjadi promotor mobilisasi masyarakat untuk membenahi satu persatu birokrasi pemerintahan yang merugikan rakyat. Turunkan BPHTB menjadi 1% dari nilai transaksi. Revisi UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah agar tidak membebani masyarakat.

Contoh kasus yang dialami warga Margomulyo Tayu atas nama Wilan melakukan transaksi jual beli tanah yang diberikan kuasa kepada PPAT Sugiyarti dengan transaksi 160.000.000,-.  Dimana semestinya BPHTB adalah 2,5 % x Rp 100 juta atau 2,5 Juta tetapi melalui PPAT Sugiyarti disuruh membayar Rp 2 milyard.

Saat orasi yang di sampaikan oleh salah satu dari GJL Sumadi mengatakan,”Kami ingin adanya klarifikasi dan menginginkan tegaknya keadilan, Jangan sampai ada mal administrasi dalam birokrasi, Jangan sampai pejabat yang berwenang melampaui kewenangannya dalam menjalankan undang-undang,”ujarnya.

Banyak keluhan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa BPKAD terlalu lama dalam memproses birokrasi. Meminta agar BPHTB kepada rakyat diturunkan menjadi 1%, sedangkan untuk investor silahkan apabila dikenakan BPHTB sebanyak 2,5%.
Usai orasi, massa meminta agar pihak BPKAD dapat memberikan klarifikasi secara terbuka. Adapun pihak BPKAD yang hadir dalam memberikan klarifikasi kepada massa yaitu  Turi  Atmoko, Widodo Subagyo  dan Moh Yasin.

Sementara Kepala BPKAD Kab. Pati Turi Atmoko memberikan klarifikasi, antara lain menyampaikan,”dalam penilaian BPHTB berdasarkan nilai transaksi, dimana nilai transaksi diisi oleh penjual dan pembeli. Kita bisa menggali penjelasan dari penjual dan pembeli. Sementara Kades dan Sekdes untuk mengetahui nila transaksi jual beli tanah,”ujar Turi.

“Kami tidak mungkin memberikan nilai BPHTB diluar kewajaran, kita melakukan verifikasi kewajaran nilai BPHTB sesusi dengan harga pasaran dan historis tanah, kita tidak serta merta menetukan nilai BPHTB,”terangnya.

“Kami minta LSM dan Korlap dapat memberikan masukan kepada Mensesneg agar dapat merivisi UU nomor 28 Tahun 2009. Pelayanan E-BPHTB sekarang melalui sistem online.  Itu merupakam wujud keterbukaan kita dan disana akan terpampang jelas data datanya. Kendala lama prosesnya birokrasi bukan dari kami, karena kami sudah by sistem. Kendala utama biasanya ada pada keterlambatan pembayaran dan kurangya persyaratan,”imbuhnya.

Dalam waktu yang sama GJL juga menyambangi kantor DPRD Kabupaten Pati  Jl. Dr Wahidin nomor 2 Pati dengan agenda klarifikasi Penolakan perubahan UU KPK dan aksi memperjuangkan nasib para PKL Simpati".

Seperti pada orasi yang disampaikan oleh Anton Sugiman, pegiat anti korupsi Pati merasa ini kesal atas kebijakan Pemkab Pati yang semakin menyusahkan rakyat. Dia menuduh kebijakan Pemkab Pati dengan pedagang kaki lima semakin mempersulit untuk peningkatan ekonomi pedagang.

Menurutnya, semenjak pedagang kaki lima pindah dari simpang lima Alun-alun Pati ke tempat komplek perhutani, pendapatan pedagang semakin menyusut karena faktor daya beli masyarakat menyusut,”keluh Anton.
Sampai dengan selesai aksi unjuk rasa tersebut berlangsung aman dan kondusif dengan pengaman personil gabungan dari Polres Pati, Polsek Pati kota  dan Satuan Pamong Praja. (JT7. Hadi).


Comments


EmoticonEmoticon

Related Post