AKBP Catur Gatot Efendi Kapolres Baru Kudus Di Sambut Tradisi Pedang Pora

AKBP Catur Gatot Efendi Kapolres Baru Kudus Di Sambut Tradisi Pedang Pora

Jateng       Comment    Edit

                                               Foto/Jt7-Pedang Pora AKBP Catur Gatot Efendi

Kudus, Jateng7.com – Tongkat komando kepemimpinan Polres Kudus, yang sebelumnya dipimpin oleh AKBP Saptono telah resmi berganti. Acara pisah sambut Kapolres Kudus yang dibuka dengan pedang pora dan upacara di halaman Mapolres Kudus Kamis (5/12) berjalan dengan hikmad. AKBP Saptono akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Bagian Pengendalian dan Personel (Kabagdalpres) Polda Jawa Barat. Sementara itu, posisinya digantikan oleh AKBP Catur Gatot Efendi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Karangayar.Setelah jalannya apel, AKBP Saptono mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah mendukung kinerjanya selama ini. Kepada masyarakat Kudus, ia mengungkapkan apresiasinya atas sikap kooperatif masyarakat dalam menjaga kondisifitas di wilayahnya selama setahun ini. Terlepas dari berbagai dinamika yang muncul di masyaraka

 Beliau juga meminta maaf kepada semua jajaran, jika selama memimpin terdapat kesalahan, baik yang disengaja atau tidak. Baginya, semua anggota Polres Kudus adalah keluarga yang tak akan bisa dilupakan.
Kepada para anggota Polres Kudus, AKBP Saptono berpesan untuk bisa menjalankan kewajibannya sebagai anggota Polri dengan baik. Senantiasa melakukan tugas dengan ikhlas dan sungguh-sungguh juga disampaikan olehnya.
“Semua yang ada di sini adalah keluarga saya. Saya minta doanya supaya bisa mengemban jabatan baru,” terangnya.
Sementara itu, Kapolres Kudus AKBP Catur Gatot Efendi mengatakan jika pihaknya siap untuk melanjutkan kepemimpinan di Polres Kudus. Dengan suasana harmonis yang telah terbangun.
Beliau juga menambahkan bahwa, semua program dari pejabat sebelumnya yang dirasa baik pun akan dijalankan dan ditindak lanjuti kembali. Pria kelahiran Sukoharjo 44 tahun lalu itupun berjanji akan bekerja dengan maksimal. (KOES)

                                                      AKBP Saptono dan AKBP Catur

Plt.Bupati Kudus Mendukung Penuh RSUD dr.Loekmonohadi Untuk Tingkatkan Pelayanan Pasien

Plt.Bupati Kudus Mendukung Penuh RSUD dr.Loekmonohadi Untuk Tingkatkan Pelayanan Pasien

Jateng       Comment    Edit

                                                   Foto/JT7-Plt.Bupati Kudus Hartopo
 Kudus, Jateng7.com – Merespon tantangan global, pelayanan kesehatan pun terus meningkatkan kualitas. Dalam upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus bersama RSUD dr. Loekmonohadi telah mengembangkan aplikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk melalukan upaya preventif. Hal tersebut diungkapkan Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo dalam program “Panggung Civil Society” Radio Idola Semarang di Hotel Grand Arkenso Parkview Hotel Simpanglima Semarang, Rabu (4/12/19). Selain Plt. Bupati, Direktur RSUD dr. Loekmonohadi dr. Abdul Azis Achyar, M.Kes dan Pengamat Kesehatan Masyarakat Undip dr Antono Suryo Putro MPH, PhD menjadi narasumber. Berbicara “Revolusi Inovasi Pelayanan Kesehatan Pada era Disrupsi Melalui Hospital Without Wall”, H.M. Hartopo menjelaskan saat ini Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Kabupaten Kudus selalu update. Masyarakat dapat melihat secara real time ketersediaan ruangan rumah sakit baik swasta maupun negeri dan puskesmas. SPGDT memuat informasi ketersediaan kamar kelas tiga hingga VVIP. Pihaknya menyebut aplikasi sangat memudahkan masyarakat sehingga segera terlayani. “Semua informasi rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Kudus tersedia di SPGDT secara real time 24 jam,” ucapnya.

Sebagai rumah sakit rujukan, H.M. Hartopo menyampaikan RSUD dr. Loekmonohadi tidak menolak pasien. Semua pasien yang datang diberikan pelayanan pertama untuk selanjutnya ditangani atau dirujuk. Antisipasi penumpukan pasien di UGD pun dilaksanakan dengan melaksanakan observasi pasien di ruangan. Pihaknya juga selalu mendorong RSUD untuk menempatkan petugas yang bekerja setulus hati di ruang UGD sebagai pelayanan prima kepada pasien. Bahkan untuk memantau kedisiplinan pegawai, Plt. Bupati kerap memimpin apel di RSUD. Peningkatan kelengkapan fasilitas juga terus dilakukan. Rencananya, pada 2020 Pemkab akan membeli MRI

“Kami selalu berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan RSUD dengan menjaga kedisiplinan pegawai. Kami juga mengusahakan untuk tidak menolak pasien yang datang,” ucapnya.
Plt. Bupati juga menuturkan selama ini Pemkab Kudus dengan RSUD berkolaborasi dengan masyarakat untuk upaya preventif. Pihaknya menyampaikan ke depan akan lebih banyak upaya preventif dan promotif untuk mengurangi resiko penyakit di Kabupaten Kudus. Pola pikir “mencegah lebih baik daripada mengobati” perlu digalakkan kembali. Pemkab Kudus terus berupaya mengajak masyarakat melaksanakan pola hidup sehat.
Direktur RSUD dr. Loekmonohadi dr. Abdul Azis Achyar, M.Kes menyampaikan salah satu upaya kolaborasi dengan masyarakat yang telah dilakukan adalah penanganan pasien penyakit jiwa. Selama ini, pasien penyakit jiwa yang datang ke RSUD cenderung sama karena obat yang diberikan tidak dikonsumsi lagi. Merespon hal tersebut, RSUD meminta masyarakat ikut mengamati pasien penyakit jiwa agar mengonsumsi obat secara teratur. “Kami berkolaborasi dengan masyarakat supaya ikut menjaga pasien penyakit jiwa,” terangnya.
Aziz bersyukur karena Pemkab Kudus selalu mendukung peningkatan kelengkapan fasilitas bagi RSUD. Oleh karena itu, sarana dan pengembangan aplikasi seperti K119 untuk gawat darurat di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik. Program upaya preventif ke masyarakat juga terus dilaksanakan bekerjasama dengan puskesmas dan ketua RT setempat. Pihaknya pun menyambut baik upaya Plt. Bupati mengajak rumah sakit menggalakkan program preventif ke masyarakat. “Saya bersyukur mendapatkan pimpinan yang selalu melengkapi fasilitas rumah sakit. Kami pun selalu bekerjasama dengan puskesmas mengupayakan masyarakat Kudus yang sehat,” ucapnya.
Sementara itu, pengamat kesehatan masyarakat Undip dr Antono Suryo Putro MPH, PhD menyampaikan untuk menekan jumlah pasien, rumah sakit harus berperan aktif melakukan upaya preventif. Biasanya upaya preventif dilakukan oleh Puskesmas. Namun mengingat keterbatasan SDA dan SDM, rumah sakit harus turun tangan melakukan preventif dan promosi.
Tantangannya, manajemen rumah sakit harus mau mengubah pola pikir yang biasanya fokus pada pengobatan pasien, sekarang tugasnya bertambah yakni mengupayakan preventif dan promotif. Pihaknya menyampaikan jika pemerintah kabupaten/kota serius mengajak rumah sakit berkontribusi dalam upaya preventif, anak muda harus dijadikan sasaran preventif untuk mengurangi resiko penyakit tak menular di masa depan.
“Jangan hanya memikirkan pasien, kali ini kita juga harus berpikir bagaimana masyarakat yang belum/tidak sakit agar tidak berobat. Preventif lebih penting daripada mengobati. Kuncinya rumah sakit harus mau melakukan upaya preventif dan promosi, tak hanya fokus pada pengobatan,” jelasnya. ( KOES )

4 Projek Jalan Dan Talud Belum Terselesaikan Mendekati Masa Kritis

4 Projek Jalan Dan Talud Belum Terselesaikan Mendekati Masa Kritis

Jateng       Comment    Edit

   Foto/JT7- Sekda Kudus Sam'ani Intakhoris bersama Kabid Bina Marga PUPR Apriliana dan staf

Kudus, Jateng7.com – Mendekati masa akhir kontrak bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Sekretaris Daerah (Sekda) mendesak seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD) yang menjadi penyelenggaran kegiatan publik, agar segera menuntaskan seluruh pekerjaan sebelum akhir tahun anggaran 2019.
Menurut Sekda Sam’ani Intakhoris, keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan akan berpengaruh pada penilaian kinerja OPD serta konduite atau perilaku rekanan dalam mematuhi perjanjian kotrak pekerjaan.

“Kami apresiasi seluruh kegiatan yang selesai tepat waktu,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Samani Intakoris, Rabu (04/12/2019).

       Foto/JT7-Kabid Bina Marga PUPR Kudus, Apriliana meninjau perbaikan jalan HOS Cokroaminoto

Dirinya mengakui di masa kritis ini masih ada sejumlah kegiatan atau proyek anggaran 2019 belum tuntas. Di antaranya terdapat beberapa kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus. Terutama proyek publik yang menjadi prioritas seperti jalan dan jembatan, diminta agar tidak terjadi keterlambatan. Untuk mengejar batas waktu penyelesaian, Samani menekankan agar penyedia jasa atau rekanan segera mengambil langkah dengan menambah tenaga kerja, kerja lembur dan menyiapkan material yang cukup.  
“Tanpa ketersediaan material, penambahan tenaga kerja dan kerja lembur menjadi sia- sia karena tidak ada yang dikerjakan,” ungkapnya.
Satu hal yang selalu ditekankan, penuntasan kegiatan tetap harus memperhatikan sisi kualitas pekerjaan. Semuanya tetap harus pastrep, artinya dilaksanakan dengan pas (sesuai aturan) dan ntrep (tepat), baik menyangkut dimensi (ukuran/volume), spesifikasi, kualitas dan
administrasi.
Plt Kepala Dinas PUPR Kudus Joko Mukti Harso, melalui Kabid Bina Marga Apriliana mengakui, hingga saat ini masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai.
“Khusus proyek jalan dan talud yang dibiayai ABBD murni, masih ada empat kegiatan belum tuntas,” jelasnya.
Pelaksanaan proyek jalan dan talud terlambat dilakukan karena adanya retender atau lelang ulang. Proyek tersebut yaitu Jalan rigid Sidomulyo- Gondoharum (Jekulo), dan Jalan Menur Kecamatan Kota, serta pembangunan talud di Lingkar Tenggara Desa Kirig (Mejobo) dan talud di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati.
Namun demikian, pihaknya yakin sebelum batas akhir kontrak sudah dapat diselesaikan.
“Kami telah mendorong kepada rekanan agar melakukan lembur dan menambah tenaga kerja untuk mengejar waktu agar tetap rampung sebelum akhir tahun anggaran,” terang Apriliana.
Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kudus tahun ini menggelar 99 paket kegiatan perbaikan infrastruktur jalan yang dibiayai APBD murni, melalui lelang 66 paket dan 33 paket nontender pengadaan langsung (PL). Sedang kegiatan APBD Perubahan sebanyak 33 paket, enam paket melalui lelang dan  27 paket nontender PL.
Untuk proyek jembatan 13 paket, lima kegiatan dibiayai bantuan gubernur (Bangub), empat paket APBD murni dan 4 paket dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Total kegiatan di Bidang BM sebanyak 188 paket termasuk yang dibiayai DAK dan Bangub, nilai Rp 110,516 miliar.
“Kegiatan dari APBD dan Bangub sekitar Rp 84 miliar, DAK Rp 16 miliar dan proyek jembatan sekitar 10,5 miliar,” jelasnya. (KOES)

Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Terjaring Operasi Tangkap Bea Cukai Kudus

Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Terjaring Operasi Tangkap Bea Cukai Kudus

Jateng       Comment    Edit

            Foto/JT7.Dwi Prasetyo Rini,kepala penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Kudus. 
Kudus, JATENG7.COM – Bea Cukai Kudus berhasil melakukan penegahan terhadap sebuah sarana pengangkut yang diduga membawa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) ilegal di Jalan Raya Kudus-Semarang.
“Sebelumnya, tim Bea Cukai Kudus memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya satu unit kendaraan roda empat yang digunakan untuk membawa BKC HT ilegal di Jalan Raya Kudus-Semarang asal Jepara,” kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kudus melalui Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai, Dwi Prasetyo Rini, (2/12/2019).

Berdasarkan informasi di atas, Tim segera melakukan penyisiran ke lokasi dan ditemukan kendaraan roda empat sesuai dengan informasi. Selanjutnya, Tim melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dimaksud dan dari hasil pemeriksaan ditemukan BKC HT yang diduga ilegal berupa rokok siap edar tanpa dilekati pita cukai.
Barang hasil penindakan, sarana pengangkut serta pelaku NK (41 th) dan MU (33 th) , dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk pengamanan dan keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Barang Bukti telah diamankan, diantaranya Rokok SKM sebanyak 128.000 batang, dengan total perkiraan nilai barang Rp. 91.520.000,00 dan total potensi kerugian negara sebesar Rp. 60.424.320,00. (KOES)

Mts Yanbu'ul Qur'an Menawan Kudus Jadi Rujukan Empat Negara Asean

Mts Yanbu'ul Qur'an Menawan Kudus Jadi Rujukan Empat Negara Asean

Jateng       Comment    Edit

                               Foto/J7.Seminar Internasional Di Yanbu'ul Qur'an Menawan Kudus
Kudus, Jateng7.Com – MTs Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan mendapat undangan dari Kementrian agama untuk menjadi narasumber mewakili Indonesia dalam seminar Internasional negara MABIMS (Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia dan Singapura) pada tanggal 27-29 November 2019.
Salah satu alasan MTs TYQ Menawan dipilih oleh kemenag karena Madrasah ini berhasil mengintegrasikan Sains dan Agama dengan baik mengunakan buku IPA “Sholawat Sains” dibuktikan dengan banyaknya prestasi ditingkat nasional maupun internasional.
Hal yang paling menarik perhatian adalah siswa MTs TYQ M yang tujuan utamanya adalah menghafal Al Qur’an ternyata juga bisa berprestasi di bidang lain seperti Sains, bahasa dan baca kitab. Kepala Madrasah Ustadz Yuniar Fahmi Lathif, menyampaikan kepada delegasi dari 4 negara asean sebuah makalah dengan Judul “INTEGRATION OF SCIENCE AND RELIGION WITH ‘SHOLAWAT SAINS’ TO FACING INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0”. Beliau menjelaskan bahwa MTs TYQ Menawan memiliki 4 Program unggulan meliputi : Hafal Al Qur’an minimal 30 Juz, Menguasai sains dan teknologi, Bisa membaca kitab kuning, dan menggunakan bahasa (Arab Inggris) dalam keseharian.
Resep utama yang disampaikan oleh beliau adalah Islamisasi sains artinya tidak boleh lagi ada istilah ilmu umum atau ilmu non islam karena pada dasarnya semua ilmu adalah dari Allah termasuk sains. Dalam seminar internasional ini, kemenag RI mengirimkan 2 narasumber dari madrasah yang diselenggarakan masyarakat yaitu Yuniar Fahmi Lathif dari MTs Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan kudus Jawa tengah dan Roziqin dari MA Hasyim Asyari Jombang Jawa timur. (KOES)

Bea Cukai Kudus Gempur Rokok Ilegal Di Empat Bangunan

Bea Cukai Kudus Gempur Rokok Ilegal Di Empat Bangunan

Jateng       Comment    Edit

                                    Foto//J7.Bea Cukai Kudus Operasi Tangkap Rokok Ilegal
Jateng7.com.Kudus – Wujud keseriusan Bea Cukai Kudus dalam memerangi peredaran rokok ilegal, dibuktikan dengan dilaksanakannya penindakan rokok ilegal secara terus menerus. Pada Kamis (28/11), Bea Cukai Kudus berhasil mengamankan ratusan ribu batang rokok ilegal pada empat bangunan di Desa Robayan, Kalinyamatan, Jepara.
Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Iman Prayitno mengatakan bahwa petugas Bea Cukai Kudus berdasarkan informasi masyarakat memeriksa empat bangunan dan menemukan rokok ilegal sebanyak 819.740 batang jenis SKM dan 95.996 batang jenis SKT. Rokok tersebut berupa batangan dan dalam bentuk kemasan siap edar. “Barang hasil penindakan tersebut kami amankan karena tidak memiliki izin produksi BKC dan rokok yang dikemas atau ditimbun pada bangunan tersebut tidak dilekati pita cukai ", jelas Iman.
Di sini masyarakat mempunyai peran penting. Dari informasi yang masyarakat laporkan terkait peredaran rokok ilegal, kali ini Bea Cukai Kudus berhasil menyelamatkan potensi keuangan negara sebesar Rp432.286.916.
Selanjutnya, barang hasil penindakan tersebut diamankan ke kantor Bea Cukai Kudus. “Rokok dengan perkiraan nilai barang sejumlah Rp654.751.240 tersebut diamankan ke kantor Bea Cukai untuk diperiksa lebih lanjut.”, pungkas Iman.(KOES)

Rasionalisasi Tenaga Outsourcing Sesuaikan Analisa Beban Kerja OPD Kabupaten Kudus

Rasionalisasi Tenaga Outsourcing Sesuaikan Analisa Beban Kerja OPD Kabupaten Kudus

Jateng       Comment    Edit

                                              Foto/J7. Sekda Kudus, Sam’ani Intakhoris
 Kudus,Jateng7.com – Rumor akan segera dilakukannya rasionalisasi hingga 40 persen terhadap sejumlah
tenaga kontrak maupun outsorcing dilingkungan Pemkab Kudus yang tersebar di hampir semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kudus ditanggapi oleh Sekertaris daerah (Sekda) Kudus, Sam’ani Intakhoris.
Ditemui di kantornya, Sam’ani mengatakan selain membebani anggaran, beban tugas mereka juga dinilai tidak jelas dan banyak yang kurang sesuai kebutuhan.
Sejumlah OPD memang menurutnya dia minta untuk melakukan Analisa Beban Kerja (ABK) terhadap keberadaan tenaga kontrak maupun outsourcing yang ada. “Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat,” ujarnya, Kamis (29/11/2019). Senada, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Eko Djumartono mengatakan, perekrutan tenaga kontrak maupun outsourcing selama ini dilakukan oleh masing-masing OPD. Pihaknya belum bisa memberikan angka pasti, berapa jumlah anggaran yang tersedot untuk membayar gaji semua tenaga kontrak dan outsourcing.
“Karena dilakukan di masing-masing OPD, jadi angka pastinya harus kami lihat terlebih dahulu,”kata Eko.
Menurutnya, APBD Kabupaten Kudus terlalu membengkak dengan gaji pegawai tersebut. Olehnya itu, pihaknya sementara lakukan identifikasi dan koordinasi dengan semua OPD. Untuk melihat data riil jumlah tenaga pegawai non PNS tersebut.
“Beban APBD kita terlalu berat, Tentukan kita ada upaya untuk menunjuk kebutuhan ril. Kita petakan lah, kita lihat ada berapa banyak mereka,” sebutnya.
Salah satunya dicontohkan Eko adalah di Dinas Perhubungan. Menurutnya, jumlah pegawai kontrak dan outsourcing di sana, dua kali lipat lebih banyak dibandingkan tenaga ASN.
Sementara, dilihat dari kebutuhan pegawai, banyak tenaga kontrak dan outsourcing tersebut yang kurang berfungsi maksimal.
“Seperti penempatan tenaga pengatur lalu lintas di setiap perempatan bisa dua sampai tiga orang itu fungsinya untuk apa?”. Toh juga ada polisi lalu lintas,”kata Eko.
Namun demikian, kata Eko, pemangkasan tenaga kontrak dan outsourcing menjadi satu langkah yang ditempuh untuk mengefisiensikan anggaran. OPD masih diperbolehkan merekrut tenaga kontrak dan outsourcing selama sudah melakukan analisa jabatan dan analisa kebutuhan pegawai.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kudus Masan menyatakan perekrutan tenaga kontrak dan outsourcing  memang harus didasarkan pada regulasi yang ada. Sementara, yang terjadi selama ini, proses rekrutmen juga sering menyisakan masalah.
“Diantaranya adalah terkait alokasi anggaran gaji yang hanya untuk sembilan bulan,”kata Masan.
Masan juga mendesak, agar perekrutan tenaga kontrak dan outsourcing juga diatur dalam Peraturan Bupati. Sehingga, ada kejelasan berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, serta sistem perekrutannya.
“Apakah menggunakan tenaga kontrak atau menggunakan jasa pihak ketiga, semestinya itu ada kejelasan,” ujarnya. (KOES)