Jateng7

Pemerintahan

Peristiwa

Budaya

TV Jateng7

Peristiwa

Video

Friday, January 15, 2021

Kabupaten Majene Sulawesi Barat Kembali Diguncang Gempa Magnitude 6,2 Jumat Dini Hari

 

JATENG7.MAJENE SULBAR - Kabupaten Majene Sulawesi Barat kembali dilanda gempa pada Jumat (15 /1/2021) pukul 01.28 WIB. Gempa yang terjadi tersebut memiliki kedalaman 10 kilometer. Gempa berpusat pada Perairan Samudra Hindia dengan jarak 6 kilometer dari arah Timur Laut Kabupaten Majene.  

Merujuk data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di darat. Tepatnya 6 kilometer Timur Laut Majene. Gempa juga terasa hingga wilayah Palu, Sulawesi Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa yang mengguncang Kabupaten Majene tidak menyebabkan Tsunami. Gempa bumi kali ini memiliki kekuatan magnitude sebesar 6,2 dengan pusat gempa terletak pada koordinat 2,98 LS - 118,94 BT.

Hal ini diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika   pada Jumat 15 Januari 2021. Sebelumnya, gempa juga terjadi di wilayah Majene berturut-turut pada Kamis siang (14/1). Gempa yang pertama berkekuatan 5,9 magnitudo.

Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, pada gempa pada hari Kamis tersebut memicu adanya kerusakan bangunan. Gempa tersebut dirasakan hingga ke seberang pulang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya laporan bahwa banyak warga di Kabupaten Paser dan Balikpapan di Kalimantan Timur, merasakan guncangan gempa tersebut.

Meskipun demikian, BMKG memberikan imbauan dan tetap tenang kepada masyarakat dan untuk mempercayai sumber-sumber informasi yang resmi dan terverifikasi. BMKG sendiri mencatat pasca gempa utama yang berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi lagi gempa susulan. Kerusakan berat di Mamuju terjadi akibat gempa yang mengguncang wilayah Sulawesi Barat, 15 januari 2021.  

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat Darno Majid mengatakan, sudah puluhan korban tewas yang terdata dan ratusan terluka akibat gempa Majene yang juga menggetarkan Mamuju, Jumat (15/1).

Hingga Jumat siang ini telah terdata setidaknya 35 korban tewas di Majene dan Mamuju, dan ratusan terluka. Jumlah korban,  mungkin akan bertambah karena tim penyelamat terus berupaya mencari korban di antara reruntuhan.

Gempa tersebut merobohkan banyak bangunan, termasuk Kantor Gubernur Sulbar. Gempa berpusat enam kilometer timur laut Kabupaten Majene 2.98 LS-118.94 BT pada kedalaman 10 kilometer.

Data sementara yang bersumber dari Kalaksa dan sekertaris BPBD Kabupaten Majene dan Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Polewali Mandar menjelaskan bahwa,” Korban Jiwa  Kab. Majene 3 orang MD, 24 orang luka-luka (pendataan), ± 2.000 orang mengungsi. Kerugian Materil  Kab. Mamuju Hotel Maleo roboh, Kantor Gubernur Sulbar roboh,  Jaringan listrik padam.

Kabupaten Majene  Longsor 3 titik sepanjang jalan poros Majene-Mamuju (akses jalan terputus), 62 unit rumah rusak (data sementara),  1 unit Puskesmas roboh, 1 Kantor Danramil Malunda roboh.

Kondisi Mutakhir Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar gempa dirasakan cukup kuat di Kab. Majene sekitar 5-7 detik. Masyarakat setempat panik dan keluar rumah,  mengantisipasi gempa susulan. Upaya BPBD Kab. Majene, Kab. Mamuju dan Kab. Polewali Mandar masih melakukan pendataan dan mendirikan Tempat Pengungsian. Kebutuhan Mendesak, Sembako, Selimut dan Tikar, Tenda Pengungsi, Pelayanan Medis,Terpal.   

Data sementara : 189 orang luka berat,  214 luka sedang,  234 luka ringan,  4 orang meninggal dunia. Up date data pengungsi gempa di Kec. Malunda Kab. Majene : Kel.Malunda 530 kk, Kel.Lamungan batu 437 kk, Desa Kayuangin 340 kk, Desa Lombong 420 kk, Desa Lombong timur 292 kk.

Dilaporkan dari Mamuju, sejumlah bangunan, seperti Maleo Town Square, toko, swalayan, dan Rumah Sakit Mitra Manakarra ambruk akibat diguncang gempa. Termasuk, gedung fasilitas pemerintah, yakni bagian depan Kantor Gubernur Sulbar.

Dua orang petugas keamanan dilaporkan tertimbun reruntuhan bagian depan kantor Gubernur Sulbar tersebut. (tim jateng7/S.Koce)

 

 

Tuesday, January 12, 2021

Hari Pertama PPKM, Satgas Covid-19 Bubarkan Pesta Pernikahan di Grobogan

 

Petugas bubarkan hajatan pernikahan di Dusun Gluntungan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, Grobogan, Senin (11/1/2021).

JATENG7.GROBOGAN - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, resmi dimulai pada hari ini, Senin (11/1/2021) hingga 25 Januari mendatang. Meski demikian, pada hari pertama PPKM ini masih ada warga yang membandel dengan nekat menyelenggarakan pesta pernikahan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun jateng7.com, pesta pernikahan itu digelar oleh warga Dusun Gluntungan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, Grobogan. Meski pesta pernikahan tidak diwarnai oleh pentas hiburan, namun kegiatan yang berpotensi mendatangkan banyak orang itu akhirnya dibubarkan oleh Satgas Covid-19 tingkat kecamatan.

Camat Kradenan Sri Suhartini saat dikonfirmasi membenarkan adanya pembubaran hajatan pernikahan yang memicu kerumunan massa di awal masa PPKM ini di Dusun Gluntungan. "Padahal sudah disosialisasikan, namun tak dihiraukan.

Memang tuan rumah tidak mendatangkan hiburan, tapi dalam kegiatan hajatan pernikahan tadi ada pemasangan tratak dan penggunaan sound system. Demi kebaikan bersama kegiatan ini tetap kita hentikan," jelas Suhartini kepada media  Senin (11/1).

Menurut Suhartini, pembubaran hajatan pernikahan tersebut tidak sampai berujung menimbulkan keributan lantaran Sutikno, selaku tuan rumah penyelenggara hajatan bisa memahami langkah tegas pemerintah.

Setidaknya Sutikno melanggar Surat Edaran (SE) Bupati Grobogan Nomor 443.1/7677/2020 tentang penghentian sementara kegiatan event hajatan pernikahan, pentas seni dan pengajian, serta SE Nomor 360/51/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Grobogan.

"Kami memberikan penjelaskan kepada yang punya acara, bahwa sesuai dengan peraturan tersebut maka kegiatan pesta hajatan itu harus dihentikan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.  Setelah mendapat penjelasan yang dilakukan secara persuasif, pihak tuan rumah bisa menerima penghentian kegiatan itu," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Grobogan, hingga Senin (11/1/2021), tercatat total ada 1.669 kasus positif Covid-19. Rinciannya, 125 orang meninggal dunia, 1.287 orang sembuh, dan sisanya dirawat di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri. (timjateng7/S.Pri@di)

 

Pemberlakuan PPKM, Bupati Sidak Swalayan Hingga PKL

 


JATENG7.PATI - Bupati Pati Haryanto beserta jajaran Forkopimda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar swalayan, kafe, dan sejumlah pedagang kaki lima (PKL), Senin (11/1/2021) malam. Haryanto beserta jajarannya berangkat dari Pendopo Kabupaten Pati sekitar pukul 19.00 WIB.

Sidak ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pedagang dan masyarakat umum pada ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pati menerapkan PPKM mulai hari ini hingga 25 Januari mendatang.

Sesuai pantauan, pasar swalayan yang ada di Pati, antara lain ADA, Luwes, Surya Baru, dan Setia Tambaharjo telah tutup pada pukul 19.00. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bupati mengenai PPKM.

Sekira pukul 20.00, Haryanto beserta jajarannya berhenti untuk melakukan pantauan langsung di kompleks Stadion Joyokusumo. Tempat ini merupakan satu diantara pusat PKL di Pati. Di tempat ini, Haryanto menegur sejumlah PKL yang menggelar lapaknya sampai ke dalam area parkiran stadion. Mendapat teguran, para pedagang pun membereskan tikar maupun meja mereka yang berada di dalam area parkiran stadion.

“Mestinya stadion kalau pukul 18.00 ditutup steril (dari pedagang), kalau jualan silakan di luar. Kalau di dalam dipakai jualan tidak boleh, karena ada aturannya. Kalau Minggu pagi sudah diberi kesempatan untuk jualan di sebelah utara,” ujar dia.

Ketika ditanyai oleh Haryanto, sejumlah pedagang mengaku belum mendapat sosialisasi mengenai PPKM. Mereka belum mengetahui bahwa selama PPKM, kafe dan PKL hanya diizinkan buka sampai pukul 21.00.

“Besok pagi dan sore Satpol PP saya suruh keliling di wilayah kota, memberi surat edaran ke tempat-tempat yang dipakai berjualan, supaya mereka tahu. Karena (PPKM) ini mendadak, mungkin kemarin hanya disampaikan ke ketua paguyuban. Barangkali ketua paguyuban belum menyampaikan ke anggota. Atau bisa jadi sudah disampaikan tapi (pedagang) alasan, bisa jadi seperti itu,” ungkap Haryanto.

Usai meninjau kompleks stadion, pukul 21.00 tim sidak berhenti di sebuah kafe di Jalan Penjawi. Ketika itu pengelola kafe baru saja menutup tempatnya. Di sana Haryanto menyampaikan arahan dan imbauan pada pengelola kafe. Termasuk mengenai ketentuan pembatasan jumlah pembeli yang diperbolehkan menyantap hidangan di tempat, yakni hanya 25 persen dari kapasitas bangunan.

Berdasarkan pantauannya malam ini, Haryanto menilai bahwa pasar swalayan cenderung lebih patuh dibanding kafe dan PKL. “Tapi ini baru hari pertama, nanti untuk berikutnya sampai tanggal 25, mudah-mudahan semua patuh. Kalau tidak patuh ya kami terapkan sanksi sesuai aturan yang ada,” tegas dia.

Pihaknya pun menegaskan akan sering melakukan sidak. Bukan hanya pada hari pertama ini. “Kalau ditemukan masih ada yang bandel ya dibubarkan. Kami tidak toleransi. Sebab ini kebijakan PPKM secara nasional, jadi bukan hanya berlaku di Pati,” tandas Bupati. (tim jateng7/Dim@n).

Dana Desa 2021 Kabupten Pati 426 M, Fokus Untuk Tiga Hal

 

Kepala Dispermades Kabupaten Pati Drs. Sudiyono, MM


JATENG7.PATI - Dana Desa (DD) 2021 untuk Kabupaten Pati mencapai 426 milyar rupiah dan akan dibagi untuk 401 desa. Penggunaan DD tersebut, sesuai Permendesa PDTT difokuskan untuk 3 hal, yaitu, membentuk dan mengembangkan atau merevitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun BUMDes Bersama (BUMDesma); penanganan Covid-19 dengan memberi BLT-DD; dan pembangunan infrastruktur produktif dengan menerapkan padat karyaHal itu diungkapkan Kepala Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Pati, Drs. Sudiono,MM  Kamis (7/1/2021), kepada media.

"Memang ada sedikit perbedaan dalam rumus pembagiannya dibanding tahun sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Ada penurunan dan ada kenaikan di masing - masing desa, sedikit saja", terang Sudiyono.

Jumlah DD sebesar itu, sebutnya, masih relatif sama dibandingkan tahun lalu dan hal itu bukan merupakan indikator belum meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

"Ada intervensi dari pemerintah, salah satunya untuk penanganan Covid-19. Utamanya untuk pemberian Jaring Pengaman Sosial berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) selama 12 bulan, kisaran 300 ribu rupiah per KPM per bulan dimulai Januari", jelasnya

Sekalipun penyaluran BLT-DD dimulai Januari, tetapi menurut Sudiyono, akan terjadi molor karena regulasi dan proses persiapannya membutuhkan waktu. "Proses pencairannya hampir sama dengan yang kemaren, namun ini dipisahkan. Khusus untuk BLT sendiri, khusus non BLT sendiri. Tapi prinsipnya sama", lanjut Sudiyono.

Walaupun tidak ditentukan berapa besar alokasi masing - masing kegiatan yang dibeayai DD, Sudiyono berharap, penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan ekskalasi atau tingkat kebutuhan di desa masing - masing.

"Wajib yang harus dilakukan adalah, penyediaan dana untuk BLT-DD, penyediaan dana untuk kebencanaan Covid-19 dan hal - hal untuk penangan stunting", ujarnya.

Stunting masih menjadi perhatian, karena menurutnya, angka stunting masih tergolong tinggi. "Walaupun trend-nya mulai turun, berdasarkan data dari Dinkes. Sudah kita lakukan penanganan sejak 2 tahun lalu. Tetapi, adanya pandemi ini, tentu sangat mempengaruhi", ungkap Sudiyono.

Terkait rencana pencairan DD, dia meminta pemerintah desa segera mempersiapkan langkah - langkah, yaitu menyusun APBDes, mengadakan musdes (musyawarah desa) untuk menentukan KPM, serta hal lain yang diperlukan.

"Karena sudah pengalaman di tahun sebelumnya dan sudah sejak awal ditetapkan landasannya sesuai Permenkeu dan Permendes, maka proses pencairan nanti tidak begitu menjadi masalah", tuturnya.

Terhadap penggunaan DD tersebut, Sudiyono juga mengajak semua pihak untuk turut melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan. "Apalagi menjelang pelaksanaan pilkades serentak. Jangan dikaitkan dengan politik, karena DD memang untuk rakyat", tegasnya. (tim jateng7/Dim@n).

 

Persiapan Pilkades Serentak 2021, Komisi A DPRD Pati Undang Sejumlah Pihak

 

JATENG7.PATI - Terkait persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di tahun 2021 ini, Komisi A DPRD Kabupaten Pati mengundang Camat, OPD terkait serta perwakilan dari Pasopati (Persatuan Solidaritas Kepala Desa Kabupaten Pati). Sabtu, (09 /1/ 2021).

Rapat ini memang baru dalam tahapan sosialisasi dan rencananya Pilkades 2021 yang diselenggarakan secara serentak ini akan berlangsung pada 10 April mendatang. Dimana dalam penyelanggarannya, Pilkades 2021 ini berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 88 tahun 2020, dan nantinya terkait kesiapannya akan segera dirapatkan dengan OPD terkait.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo mengungkapkan bahwa, pihaknya memang belum mengadakan rapat kerja dengan para camat, untuk itu dirinya mengundang para camat, sekaligus memberikan arahan kepada para camat agar turun ke bawah untuk sosialiasi di masing-masing wilayah Kecamatannya.

Pihaknya ajuga menyinggung soal permasalahan di Desa Bakalan, sehingga dalam Pilkades serentak yang akan dilakukan ini, bagaimana antisipasinya nanti harus dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.

“Evaluasi ini perlu dilakukan mengingat hingga saat ini ada Desa yang belum melantik perangkat Desa yang lolos lantaran tengah berupaya melakukan uji materi Perbub nomor 45 tahun 2020 kepada Mahkamah Agung (MA),” urainya.

Evaluasi ini, laniutnya, juga diharapkan menjadi bekal Pemkab Pati dalam merevisi Perbub tentang pengisian perangkat desa.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekda Pati, Sukardi menyampaikan bahwa pada pertangahan Januari ini pihaknya akan segera meluncurkan jadwal terkait tahapan-tahapan Pilkades yang rancangannya akan diikuti sebanyak 219 desa di Kabupaten Pati.

“Setelah ada jadwal itu baru pembentukan kepanitiaan camat manapun desa,” tuturnya.

Dan terkait permasalahan pengisian perangkat yang terjadi di Desa Bakalan, dirinya menjawab bahwa untuk serentak 2020 sebelumnya kan di desa, dan kemarin dilakukan serentak sehingga ada perbedaan.

“Terkait Soal, kan pernah di buat Desa, pernah Kecamatan pernah juga pihak Kabupaten, namun untuk sementara kemaren dibuat oleh pihak ketiga. Dan pihak Kabupaten tidak bisa mengaksesnya,” jelasnya.

Bambang Susilo juga menyinggung terkait rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali. Dimana sesuai keputusan Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Pati masuk menjadi daerah yang harus menerapkan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

“Pentingnya menerapkan protokol kesehatan, yang meninggal sudah banyak. Mari masing-masing dari kita harus wajib menjaga diri,” terangnya.

Pihaknya juga berharap dan berdoa agar masyarakat Kabupaten Pati yang masih berusaha melawan penyakit  akibat virus ini dapat sembuh kembali dan berkumpul ke masing-masing keluarganya. (tim jateng7/Dim@n).

 

 

Thursday, January 7, 2021

Mengharukan, 6 Warga Miskin di Grobogan Kembalikan Bantuan PKH

 

Siti Suyanti, salah satu warga Desa Belor, Kecamatan Ngaringan yang mengembalikan bantuan PKH. Rabu (6/1).

JATENG7.GROBOGAN - Salah satu warga Desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan saat menolak bantuan PKH dan memberikan surat pernyataan. Sikap enam warga miskin di Desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan patut diacungi jempol.  

Mereka ikhlas mengembalikan bantuan program keluarga harapan (PKH) karena merasa ada yang lebih berhak.  Mereka bahkan juga mengundurkan diri dari daftar keluarga penerima manfaat (KPM).

“Dari 23 warga Desa Belor yang menerima dana bantuan PKH, ada 6 warga miskin yang menolak dan menyerahkan surat pengunduran diri,” kata  Sigit Werdoyo, salah satu petugas KPM Kecamatan Ngaringan, Rabu (6/1/2021). 

 Sikap enam warga miskin ini, bisa menjadi contoh warga mampu tetapi nekat menerima bantuan PKH. Mereka diharapkan memiliki kesadaran, sehingga warga yang hidupnya lebih susah dapat terbantu. Sementara saat mengundurkan diri, enam warga yang bersangkutan memanggil petugas KPM ke rumah.

Dua diantaranya bernama Siti Suyanti dan Siti Undalah. Mereka lalu memberikan surat pernyataan bermeterai  ke petugas. “Keputusan ini sudah kami rundingkan bersama keluarga,” kata Siti Suyanti, salah satu warga yang mengembalikan bantuan PKH.

Selama ini, ia hanya mengandalkan gaji suami sebagai buruh serabutan. Sedangkan dirinya memperoleh penghasilan dari upah tetangga yang meminta untuk merawat ternak sapi. Rumah papan yang bolong dan patah, tak menyurutkan niat keluarganya menolak bantuan PKH. 

Tak jauh berbeda diungkapkan Daman, suami Siti Undalah. Keluarganya dua kali mendapat jatah bantuan PKH namun juga ditolak. “Masih banyak tetangga kami yang hidupnya lebih susah,” ucap Daman. Mereka berharap bantuan PKH yang ditolak bisa dialihkan ke warga yang lebih berhak dan tepat sasaran. (tim jateng7/S.Pri@di). 



Biaya PTSL Dipatok 400 Ribu, Komisi A DPRD Pati Dukung Langkah Pemkab

 


Antisipasi Penyimpangan, Biaya Program PTSL Harus Sesuai Aturan

 JATENG7.PATI - Acara penerimaan Program PTSL 2020 secara daring dari Istana Negara digelar di Pendopo Kabupaten Pati. Pada acara kali ini ada 4.401 sertifikat yang sudah selesai dan siap diambil. Selasa, (5 /1/2021).

Tampak hadir Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo, jajaran Forkopimda juga turut hadir dalam acara penyerahan sertifikat secara simbolik oleh Presiden Joko Widodo tersebut.

Bupati Haryanto dalam kesempatan itu menyampaikan untuk mengantisipasi banyaknya laporan terkait dengan adanya permasalahan biaya PTSL, Pihaknya kemarin malam telah merumuskan dan menandatangani Peraturan Bupati (Perbub) terkait dengan maksimal biaya yang telah di tetapkan.

“Di dalam Perbub tersebut Kita telah menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri sebesar 150 ribu rupiah , sedangkan pemerintah Desa dapat menambah maksimal biaya sebesar 250 ribu rupiah,” terangnya.

Terkait dengan tambahan biaya tersebut, Bupati menjelaskan bahwa tambahan biaya tersebut dipakai untuk pembelian patok pembatas tanah, beli materai, biaya operasinal perjalanan dinas dan sebagainya. Sehingga untuk tambahan biaya nantinya juga ada pertanggungjawabannya.

“Bisa saja nanti menambah biaya 100 ribu, atau bisa 150 ribu. Kalaupun nanti ada yang melebihi dari itu biayanya berarti itu sudah dianggap pungli dan bisa dilaporkan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Badan Pertanahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pati Mujiono mengatakan bahwa sesuai dengan Perbub untuk dana maksimal ini menurutnya sudah cukup untuk proses pengurusan PTSL di Kabupaten Pati.

“Sesuai dengan SKB sebesar 150 ribu dan ada tambahan lagi sebesar 250 jumlah biaya menjadi 400 ribu. Sehingga menurut hemat kami sudah cukup dan panitia juga sudah leluasa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo juga mendukung langkah yang diambil oleh Pemkab Pati ini. Agar nantinya tidak memberatkan warga yang ingin melakukan sertifikasi terhadap lahannya.

“Tentunya, kami mendukung langkah yang diambil oleh Pemkab Pati, dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (tim jateng7/dim@n).

 

Hukrim

Budaya

Teknologi